Dahlan Iskan Sakit, Pemeriksaan Kasus Mobil Listrik Ditunda

By fandra 06 Feb 2017, 12:51:37 WIBHukum

Dahlan Iskan Sakit, Pemeriksaan Kasus Mobil Listrik Ditunda

Keterangan Gambar : Dahlan Iskan dan mobil listriknya. (foto by duniaku)


Surabaya, matahationline.comDahlan Iskan, tersangka kasus korupsi mobil listrik  hari ini, Senin (6/2/2017) dijadwalkan mengikuti pemeriksaan di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh Kejaksaan Agung. Namun, mantan menteri BUMN tersebut tidak bisa hadir dengan alasan sakit. Hal tersebut disampaikan oleh pihak keluarga yang diwakili Miratul Mukminin saat hadir ke gedung Kejati Jatim untuk memberikan surat pemberitahuan ketidakhadiran Dahlan Iskan dalam penyidikan.

"Beliau memang sedang dalam kondisi kurang sehat. Kami minta dijadwalkan ulang," ungkap Miratul

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Richard Marpaung membenarkan bahwa Dahlan Iskan tidak bisa hadir dalam pemeriksaan dengan alasan sakit. “Memang hari ini Pak Dahlan dijadwalkan pemeriksaan, namun dia tidak datang dengan alasan sakit. Yang datang pihak keluarga dan minta pemeriksaan dijadwalkan ulang," terangnya.

Selain itu, dalam kasus mobil listrik yang menjeratnya. Dahlan Iskan diketahui belum menunjuk pengacara untuk menangani kasusnya. Sehingga pengiriman surat panggilan penyidikan oleh Kejaksaan Agung harus melalui faksimile.

Dahlan Iskan ditetapakan sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengadaan 16 unit mobil listrik oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 26 januari 2017. Penetapan tersangka tersebut termuat dalam surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Jaksa Agung M. Prasetyo menyampaikan, dasar penetapan tersangka Dahlan Iskan adalah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tersangka Dasep Ahmadi, pemilik PT Sarimas Ahmadi Pratama dan selaku pembuat mobil listrik, terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sesuai dengan dakwaan primer.

Dari kasus korupsi tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung, Dasep dan Dahlan Iskan telah merugikan negara senilai Rp 28,99 miliar. Untuk itu, Dahlan dikenai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[fc]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment