- Politisi PKB Minta Pemprov Jatim Cari solusi Terkait Semakin Menyusutnya Lahan Pertanian
- Mengenal Ma’mulah Harun, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim yang Baru
- Karir Politik Akik Zaman: di Parlemen Sejak Tahun 1997 - Sekarang
- Mengenal Masduki, Anggota DPRD Jatim Pengganti Halim Iskandar
- Ketua Komisi B DPRD Jatim Koordinasi dengan Dinas Pertanian Lakukan Pembasmian Hama FAW Asal Amerika
- Antisipasi Gerakan Radikal, Politisi PKB Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Probolinggo
- Ahmad Athoillah Bakar Semangat Pendekar Pagar Nusa Jaga Persatuan Bangsa
- PKB Jatim Tutup Tahun 2019 dengan Gelar Haul Gus Dur
- Napak Tilas Perjalanan Politik Gus Dur, DPW PKB Jatim Akan Gelar Haul dan Istighosah
- Gus Halim, Menteri Desa yang Hobi Bersilaturahmi
Catatan Fraksi PKB Terhadap APBD Jatim 2020
Berita Populer
- Ketua DPRD Jatim Siap Ajari Bupati Jember Cara Memimpin Daerah
- Ketua DPRD Jatim Siap Ajari Bupati Jember Cara Memimpin Daerah
- Ketua DPRD Jatim Siap Ajari Bupati Jember Cara Memimpin Daerah
- Khataman, Cara Efektif Cegah Siswa Tidak Konvoi
- Bertentangan dengan Pancasila, Nahdlatul Ulama Dukung Pemerintah Bubarkan HTI
Berita Terkait
- Pemuda Indonesia dalam Bayang-Bayang Gerakan Radikal0
- Gerakan Makan Telur Bersama, Upaya DPW PB Jatim Redam Keresahan Masyarakat0
- Akhirnya, Raperda Tentang Pesantren Masuk dalam Propemperda Jatim 20200
- Anggota Fraksi PKB Jatim Menjaga Tradisi Umat: Maulid-an0
- Fraksi PKB Silaturahmi dan Diskusi Terkait Kebijakan Jatim 20200
matahationline.com - Fraksi PKB DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir fraksi-fraksi atas Raperda APBD Jawa Timur 2020 tahun, Jumat (22/10/2019). Sidang yang berlangsung kidmat tersebut, Ahmad Athoillah sebagai juru bicara Fraksi PKB meminta kepada gubernur Jawa Timur Khofifah untuk pelaksanaan serapan anggran belanja daerah di tahun 2020 bisa lebih baik realisasinya dibandingkan dengan tahun anggaran 2019.
“Karena hingga akhir triwulan III 2019, kinerja OPD dalam menyerap anggaran belanja daerah rata-rata masih dikisaran 50,45%,” ungkap pria yang biasa disapa Gus Aik itu.
Politisi asal Jombang itu mewakili fraksinya juga menyoroti persoalan Perda Jawa Timur yang sudah disahkan untuk segera diterbitkan pergub. Perda yang sudah ada tersebut terkendala proses implementasiannya karena tidak mempunyai instrumen hukum pelaksana (pergub). “Mohon gubernur untuk memperhatikan hal tersebut agar kemanfaatan perda agar dapat segera dirasakan masyarakat,” sambungnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga meminta Gubernur Khofifah untuk memperhatikan eksistensi lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur seperti KPID dan KIPD. Keberpihakan dan proporsionaliatas anggaran sangat dibutuh lembaga tersebut untuk menunjang tugas, pokok dan fungsi lembaga.
Di sisi lain, Fraksi PKB kata Gus Aik, mengapresisi Gubernur Khofifah karena telah mengakomodasi beberapa masukan dan ulasan fraksi PKB yang disampaikan pada sidang sebelum dalam agenda Pandangan Umum. diantaranya adalah menaikan target pendapatan daerah dari Rp 32,262 T menjadi 33,028 T.
Dalam sidang paripurna tersebut, Fraksi PKB menyetujui ditetapkan Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. [fv]