Cak Imin, Santri, dan Visi Kebangsaan

By Kontributor 06 Feb 2018, 09:56:18 WIBTokoh

Cak Imin, Santri, dan Visi Kebangsaan

Keterangan Gambar : Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar.


OPINI

“Siapapun Presidennya, Cak Imin Wakil Presidennya.” Ungkapan dan dukungan terhadap Cak Imin Wakil Presiden kian hari makin santer di seluruh pelosok negeri ini.

Animo dan dukungan masyakarat yang begitu besar terhadap Cak Imin bukannya tanpa dasar. Kiprah dan track records tokoh muda ini dalam perpolitikan nasional memang tak perlu diragukan lagi. Ia telah melanglang buana dari masa ke masa. Kedewasaan berpolitiknya dapat diukur dari identitas karirnya sejak Orde Baru hingga orde reformasi saat ini.

Di masa Orde Baru,Cak Imin bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama terutama Gus Dur bangkit dan bergerak maju dalam rangka menjungkal era kelam demokrasi Indonesia, yang kemudian salah satunya ditandai dengan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini sebagai representasi politik dari ormas besar Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama.

Bagi Cak Imin, dunia kepemimpinan maupun perjuangan bukanlah hal baru. Catatan ketokohannya ditempa dari bawah. Ia tidak serta merta menjadi besar seperti halnya banyak tokoh muda saat ini yang kerap mendompleng popularitas sanak keluarganya.

Sejak di bangku kuliah, Cak Imin aktif di tempat-tempat diskusi. Ia bergabung dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Cabang PMII Yogyakarta, aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta.

Sejak tahun 1999 hingga 2009 Cak Imin menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan menjadikannya pemimpin termuda dalam catatan legislatif Indonesia. Cak Imin juga tercatat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.

Progresif dan Visioner

Cak Imin itu pemuda progresif zaman now dan visioner. Ia mampu menangkap dan memberdayakan kapabilitas yang ada, responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi dan taktis dalam mengolah tantangan dan kelemahan. Kepiawaian Cak Imin mengolah alur dan nalar politik sejak Orde Baru hingga orde reformasi, dapat kita baca dari indikator harmonisnya hubungan NU dan PKB. Kesabaran, kesantunan dan kecerdasannya memainkan peran penting di internal partai telah memberi cukup pengaruh atas hubungan relasional dengan partai politik lainnya.

Progresifitas kepemimpinan Cak Imin juga dapat dilihat dari capaian PKB dalam Pemilu 2014. Sebesar 11.298.957 suara atau 9,04 persen dengan 47 kursi DPR RI telah mengantarkan PKB menduduki peringkat 6 besar nasional. Kesadaran terhadap NU yang tak dapat dipartai-politikkan menjadikan PKB yang dipimpin oleh Cak Imin memiliki peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh NU. Artinya, NU tetap bisa memainkan peran penting dalam perjalanan Republik ini tanpa perlu terlibat secara institusi dalam pentas politik nasional.

Situasi dan kondisi yang demikian telah secara cerdas dibaca oleh Cak Imin yang mencerminkan betapa visionernya jebolan Fisipol Universitas Gadjah Mada ini. Tidak heran jika saat ini Cak Imin menjadi kandidat utama tokoh muda Indonesia untuk memimpin negeri ini. Dengan kendaraan politik yang telah matang, basis massa akar rumput yang solid, massa NU dan kader PMII menjadi lumbung suara pada pentas Pemilu Presiden 2019 mendatang, ditambah lagi dengan beragam massa di luar itu.

Kecerdasan, ketangguhan, kematangan dan kesantunannya berpolitik guna membangun bangsa yang sejahtera telah menempatkannya sebagai tokoh muda “zaman now’ dari generasinya. Saat figur pemuda dalam pentas politik yang se-generasi dengannya gugur dan merasakan dinginnya sel tahanan negara, Cak Imin justru kian matang dan tangguh memposisikan dirinya sebagai pemimpin masa depan. Tidak heran jika beragam gelar telah disematkan kepada Cak Imin sebagai bentuk prestasi bahwa dia tidak hanya tangguh dalam berpolitik tetapi juga piawai, santun dan ramah pada semua kalangan serta mapan dalam berkarya.

Dari gugus pulau Sumatera, Cak Imin telah mendapat penghargaan sebagai “Sayyidul Imam Surya Negara” dari penasehat kota Lubuklinggau. Di sebelah Timur pulau Jawa, Cak Imin diangkat sebagai Panglima Santri. Pada tataran akademis, Cak Imin juga mendapat pengakuan dengan penyematan gelar Doktor Honoris Causa (HC) Bidang Sosiologi Politik dari Universitas Airlangga Surabaya.Cak Imin menyampaikan pidato tematik bertema: Mengelola Kebhinekaan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa. Isi pidato itu salah satunya menyoroti ancaman terhadap NKRI dan nasionalisme yang dimotori kelompok radikalisme dan fundamentalisme yang menyatakan diri sebagai alternatif dalam bernegara. Gagasan Cak Imin seputar kebhinekaan ini sudah barang tentu selaras dengan realitas saat ini.

Banyaknya prestasi yang telah diperjuangkan oleh pemuda kelahiran Jombang ini semakin mempertegas identitas dirinya sebagai seorang pemimpin yang siap berdampingan dengan siapapun dan tentunya dengan tujuan membangun Indonesia masa depan.

Visi dan misinya tampak jelas pada publikasi karya terbarunya, yakni buku yang berjudul "Kontekstualisasi Demokrasi di Indonesia" dan “Diskriminasi, Intoleransi dan Politik Multikulturalisme", yang diluncurkan bersamaan dengan tasyakuran hari lahirnya pada 24 September 2017 lalu. Setidaknya Cak Imin telah menelaah konsep dan tantangan kebangsaan di masa mendatang, yakni koreksi seputar demokrasi era reformasi dan ancaman perpecahan yang semakin nyata di ruang multikulturalisme.

Karena itu, dalam diri Cak Imin telah tercermin satu identitas yang mewakili seorang santri berjiwa patriot. Dalam karya yang dipublikasikan pada September lalu, telah mengindikasikan bahwa seorang religius dapat menatap maju pada perubahan yang dinamis. Di saat banyak kalangan merongrong keutuhan bangsa Indonesia, para Ulama dan Pesantren terbukti konsisten menjadi benteng pertahanan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam beberapa agenda besar belakangan ini,Cak Imin juga fokus pada ruang-ruang spiritual dan mengajak masyarakat muslim Indonesia untuk bersama-sama mempertebal iman serta mendoakan kemajuan bangsa Indonesia.Cak Imin yang lahir di Jombang, 24 September 1966 benar-benar mewarisi gagasan Gus Dur, bahwa dalam pandangan Gus Dur, sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanya akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan dan pemerkosaan atas hak-hak asasi manusia. Wassalam.

Penulis : Imam Muhlis (Penerima Beasiswa S2 Program In Search of Balance, Kerjasama UGM dan University of Agder Norwegia)

source: jurnas.com



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment