Baddrut Tamam: Kenaikan Premi BPJS Menyusahkan Rakyat

By 17 Mar 2016, 10:13:03 WIBKesehatan

Baddrut Tamam: Kenaikan Premi BPJS Menyusahkan Rakyat

Keterangan Gambar : Salah satu loket pelayanan BPJS Kesehatan


Surabaya - Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Prepres tersebut menyatakan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional naik per 1 April. Kenaikan premi  jaminan kesehatan untuk kelas tiga semula Rp 25.500 menjadi Rp 30.000, kelas dua dari Rp 42,500 menjadi Rp Rp 51.000 dan kelas tiga dari Rp 59.500 menjadi Rp 80. 000.

Kenaikan premi jaminan kesehatan dinilai tidak pro rakyat. Tidak sesuai dengan tujuan awal dari adanya program BPJS kesehatan. Sebab tujuan dari program ini adalah untuk menjadamin kesehatan rakyat kecil yang sulit dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu peserta BPJS kesehatan, Prayitno, ketika di temui di RSUD Jombang, Rabu, (16/03/2016) mengatakan, dirinya merasa keberatan dan menolak atas kenaikan premi jaminan kesehatan.

"Kalau bulan depan premi naik, tentu saja kami keberatan. Karena dalam keluarga saya ada empat orang. Ini akan berdampak pada ekonomi," ujar Prayitno. Ia menambahkan, selama ini dirinya masih membayar premi JKN kelas tiga dengan nilai angsuran Rp 25.500 per bulan. Untuk ukuran ukuran rakyat kecil, Rp 25.500 adalah nilai yang cukup besar.

Disisi lain, pelayanan kesehatan masih belum maksimal. Koordinator BPJS Watch Jatim Jamaludin (14/3) mengatakan, Selama ini pelaksanaan JKN masih berjalan belum baik terkait  aspek pelayanan di rumah sakit. Masih ada pasien yang ditolak dan diminta membayar lagi. Selain itu, kepesertaan penduduk miskin  yang belum tepat sasaran dan minimnya kepesertaan pekerja/buruh serta kebocoran dalam pembayaran klaim rumah sakit.

Penolakan kenaikan Premi JKN juga datang dari Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Baddrud Tamam. Pria yang akrab disapa Ra Baddrut tersebut mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dinilai tidak tepat dan tidak melalui analisis yang akurat tehadap program  JKN terlebih dahulu. “Ketika premi BPJS belum dinaikkan saja, program ini belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat secara keseluruhan terlebih masyarakat miskin. Apa lagi premi dinaikkan, tentu hal tersebut memberatkan dan membuat masyarakat kelas bawah semakin tidak tersentuh,” ungkap politisi muda asal Madura tersebut.

“Kita bisa bayangkan, seorang buruh tani dengan penghasil di bawah seratus ribu, harus membayar premi JKN seluruh keluarganya, tentu akan menjadi beban berat keuangan mereka. Dengan beban itu, mereka akan berfikir ulang untuk ikut BPJS. Sedangkan pelayaan kesehatan merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh negara ,” tambah wakil ketua GP Ansor Jatim itu.

Karena itu, Ra Baddrut menegaskan agar pemerintah untuk segera mungkin melakukan peninjauan kembali atas kebijakan yang telah dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk menjadikan JKN sebagai program yang pro rakyat. (chandra)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment