Akhirnya, Raperda Tentang Pesantren Masuk dalam Propemperda Jatim 2020

By Kontributor 18 Nov 2019, 23:25:05 WIBPolitik

Akhirnya, Raperda Tentang Pesantren Masuk dalam Propemperda Jatim 2020

Keterangan Gambar : Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Umi Zahrok


Surabaya, matahationline.com – Kerja keras Fraksi PKB DPRD Jawa Timur dalam memperjuangkan pendidikan pesantren mulai berbuah manis. Raperda tentang Pesantren yang diinisiasi oleh Fraksi PKB tersebut akhirnya masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Jawa Timur tahun 2020. Keputusan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur agenda Penetapan Propemperda Prov. Jatim Tahun 2020, Senin (18/11/2019).

Raperda Pesantren masuk dalam prompemda Jatim tahun 2020 bersama dengan 22 raperda lainnya, yang merupakan gabungan dari raperda inisiatif DPRD dan inisiatif eksekutif. Sementara Raperda Pesantren merupakan usulan atau inisiatif dari gabungan Anggota DPRD Jawa Timur lintas komisi yang berasal dari Fraksi PKB.

Anggota Fraksi PKB Umi Zahrok mengatakan bahwa masuknya Raperda Pesantren yang ia perjuangkan bersama dengan teman-teman fraksi merupakan suatu kebangaan dan kemajuan yang luar biasa. Karena Raperda yang diinisiasi tersebut merupakan produk hukum turunan dari UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren, yang tak lain adalah UU yang baru saja disahkan September kemarin.

“Inisiatif FPKB Jawa Timur yang didukung lintas Fraksi, kami anggap suatu keputusan politik yang cepat responsif dan akomodatif,” katanya.

Politisi PKB dari dapil Jember-Lumajang itu mengatakan bahwa pokok pikiran dari Raperda Pesantren tersebut adalah penekanan peran pemerintah dalam merekognisi, mengafirmasi dan memfasilitasi terhadap keberadaan Pesantren. Karena peran tersebut sedini mungkin harus menjadi frame pemangku kepentingan. Hal tersebut bukan berarti bermaksud untuk mengintervensi dari kemandirian dan kekhasan dari pesantren, namun lebih untuk melindungi, melestarikan dan memaksimalkan peran pesantren sebagai sub kultur internalisasi nilai nilai pencetak peradaban bangsa.

Umi kemudian menyinggung soal tiga fungsi pesantren yang banyak tidak disadari oleh masyarakat. Yaitu sebagai sebagai lembaga pedidikan, sebagai sarana dakwah dan sebagai agent pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi itu kemudian yang akan diterjemahkan pada lokus yang terkecil di tingkat peraturan daerah.

Selain itu, yang menjadi salah satu perhatian dari Raperda pesantren adalah adanya kesetaraan pendidikan antara pendidikan pesantren dan pendidikan umum. Pengakuan tersebut juga terkait dengan pengakuan ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren. Hal tersebut patut menjadi perhatian karena untuk meberikan peluang yang sama antara lulusan pesantren dan pendidikan umum.[rc]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment