28 Catatan PKB dalam Rapat Paripurna PU RAPBD Jawa Timur 2020

By Kontributor 04 Nov 2019, 15:59:19 WIBPolitik

28 Catatan PKB dalam Rapat Paripurna PU RAPBD Jawa Timur 2020

Keterangan Gambar : Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Nurfitriana saat membacakan Pendangan Umum (PU) terhadap RAPBD Jawa Timur 2020


matahationline.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur memberikan 28 catatan dalam Rapat Paripurna bersama gubernur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur tahun anggaran 2020.  28 catatan itu disampaikan oleh Nurfitriana dalam penyampaian Pandangan Umum fraksi PKB atas RAPBD Jawa Timur. Berikut 28 catatan diantaranya:

  1.  Meminta gubernur untuk menelaah kembali proyeksi pendapatan daerah untuk menetapkan target pendapatan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dimana target PAD Jawa Timur untuk tahun 2020 mencapai angka Rp 18 Triliun.
  2. Memperhatikan perda-perda Jawa Timur yang sudah disahkan namun belum memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi instrumen dari implementasi perda. Perda tersebut diantaranya adalah (1) Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing; (2) Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat; (3) Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV/ AIDS; (4) Perda Nomor 1 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; (5) Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal; dan (6) Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jatim Tahun 2019-2039.
  3. Fraksi PKB menilai selama ini banyak dokumen-dokumen publik yang sulit untuk diakses masyarakat luas. Padahal Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan e-Planing, maupun e-Budgeting. Karena itu mohon kepada Gubernur untuk memperbaiki kualitas pelayanan website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang dikelola oleh Pemprov Jawa Timur agar terus up to date dalam menyajikan dokumen-dokumen publik terbaru secara lengkap dan online.
  4. Adanya perubahan Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Bakorwil, Fraksi PKB meminta agar sinergitas dan kordinasi Bakorwil dengan stakeholders ditingkatkan. Terutama peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi Bakorwil. Termasuk yang terkait dengan pelayanan pemerintah provinsi dalam urusan pendidikan SMA/MA/SMK. Di mana masih terdapat banyak permasalahan terkait implementasi sistem zonasi dan masih adanya pungutan pendidikan kepada orang tua siswa SMA/SMK.
  5.  Merespon pidato pelantikan Presiden 20 Oktober 2019 tentang rencana perampingan eselonisasi dalam birokrasi. Terkait hal tersebut, Fraksi PKB meminta tanggapan Gubernur terkait kesiapan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kebijakan reformasi birokrastersebut.
  6. Proses penanganan pengungsi korban kerusuhan di Wamena Papua juga tidak lepas dari perhatian fraksi PKB. PKB meminta pemprov tidak hanya fokus pada relokasi tempat, namun juga memperhatikan aspek trauma healing dan pendampingan secara psikologis maupun sosiologis agar para pengungsi tersebut tidak mengalami trauma dan dapat bersosialisasi dengan baik dengan penduduk sekitar.
  7. Kontribusi sektor tersier semakin besar menggeser peran kelompok sektor primer. Indikasinya salah satu sektor primer yang padat karya, yakni pertanian justru selalu tumbuh negatif dari tahun ke tahun. Sebagai sektor basis, sektor pertanian terus menunjukkan kontribusi yang negatif terhadap PDRB Jawa Timur. Awalnya kontribusi sektor pertanian mencapai 13,31 persen dan saat ini turun menjadi 12,80 persen. Padahal lesunya sektor pertanian dapat berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran di Jawa Timur. Secara statistik, sektor pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Jawa Timur. Namun saat ini lapangan usaha pertanian justu mengalami penurunan menjadi 1.48 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2.41 persen. Hal ini menujukkan bahwa produktifitas dan kualitas sektor pertanian kita semakin tidak kondusif, sehingga berbanding lurus dengan semakin tidak sejahteranya para petani. Bagi Fraksi PKB menurunnya kinerja sektor pertanian di Jawa Timur tidak semata-mata disebabkan faktor anomali cuaca, serangan hama, maupun bencana alam. F-PKB menilai, selain faktor-faktor alam tersebut, pertumbuhan negatif sektor pertanian di Jawa Timur juga disebabkan oleh faktor struktural. Misalnya, gagalnya refomasi agraria, kurang seriusnya kebijakan modernisasi pertanian, maupun lemahnya sinergitas lintas sektor dalam menopang eksistensi dunia pertanian di Jawa Timur. Oleh karena itu Fraksi PKB meminta agar penyediaan alat-alat pertanian ditingkatkan. Kemudian sarana transportasi di kawasan pertanian diperbaiki agar memudahkan mobilitas para petani. Juga peningakatan sosialisasi program asuransi petani dan perhatian khusus pada pengurangan jatah pupuk di Jatim. Termasuk juga peningkatan program hulu hilir serta kredit dana gulir dan kredit hulu hilir untuk para petani. Dan yang penting juga adalah penerbitan Pergub atas Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan yang sudah disahkan sejak tahun 2016.
  8. Persoalan yang dialami para petani, juga dialami para nelayan dan pelaku industri garam rakyat. Karena itu Fraksi PKB mengharapkan Pemprov Jatim memberi perhatian yang sama terhadap sektor kelautan dan perikanan serta sektor industri  garam rakyat yang melibatkan nasib jutaan nelayan dan petani garam di Jawa Timur.
  9. Fraksi PKB menilai bahwa salah satu sektor ekonomi yang bisa membawa nilai tambah bagi rakyat adalah pariwisata. Karena itu mohon Pemprov Jatim untuk lebih memperhatikan pengembangan sektor pariwisata, terutama potensi wisata desa dan wisata religi dengan cara perbaikan infrastruktur menuju destinasi wisata maupun pelibatan aktif masyarakat dalam program pengembangan pariwisata di wilayahnya masing-masing.
  10. Terkait pengembangan koperasi dan UMKM, Fraksi PKB berharap agar Pemprov Jatim meningkatkan sinergitas antara Provinsi dengan Kab/Kota terkait dengan millenial job dan pengembangan usaha-usaha start up. Termasuk juga pengembangan klinik-klinik UMKM di masing-masing Bakorwil. Sedangkan untuk koperasi, Fraksi PKB meminta Pemprov Jatim memperhatikan penanganan masalah koperasi yang non-aktif dan tidak melaksanakan rapat anggaran tahunan (RAT), serta berharap pemprov untuk  melaksanakan penyaluran dana hibah untuk pengembangan koperasi-koperasi di Jawa Timur.
  11. Untuk sektor perdagangan, Fraksi PKB meminta agar Pemprov Jatim memberi dukungan yang memadai terhadap JITC (Jatim Information Tecnology Creative) yang banyak dirasakan manfaatnya untuk generasi muda, serta peningkatan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.
  12. Fraksi PKB meminta Pemprov Jatim untuk memperhatikan stabilitas tata niaga komoditas pertanian dan perkebunan dengan menciptakan harga eceran tertinggi (HET) yang proporsional bagi petani, pedagang maupun konsumen. Termasuk juga memberi perhatian pada stabilitas harga sembako di pasaran agar tidak langka dan harganya melonjak drastis.
  13. Terkait dengan belanja anggaran untuk sektor industri dan perdagangan, F-PKB menyoroti agar belanja tersebut membawa dampak positif terhadap penguatan industrialisasi di Jawa Timur secara merata dan mempertimbangkan aspek kewilayahan. Sehingga pembangunan industri tidak hanya terpusat pada Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik dan Kediri. Selain itu, pembangunan sektor industri jangan hanya terpaku pada industri padat modal, tetapi juga industri padat karya yang membawa manfaat kepada penambahan jumlah tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Hal ini penting mengingat sumbangsih sektor industri pengolahan merupakan yang terbesar bagi PDRB Jawa Timur.
  14. Fraksi PKB menilai bahwa orientasi pembangunan di Jawa Timur seharusnya tidak semata-mata difokuskan pada aspek sektoral, melainkan juga aspek spasial (kewilayahan). Tujuannya agar kesenjangan wilayah di Jawa Timur bisa terkurangi, antara Jawa Timur sebelah utara yang relatif maju dengan Jawa Timur sebelah selatan dan Pulau Madura yang relatif masih tertinggal. Karena itu, Fraksi PKB mendorong agar Pemprov terus bersinergi dan berkordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS). Sebab JLS bisa menjadi faktor pendorong akselerasi perekonomian warga di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Termasuk juga Pemprov Jatim wajib memperhatikan pembangunan infrastruktur listrik (elektrifikasi) dan infrastruktur transportasi di wilayah kepulauan Sumenep Madura.
  15. FPKB menilai bahwa pembangunan inftastruktur sejauh ini, terutama infrastruktur jalan dan/atau jembatan masih terpaku pada aspek kuantitas dibandingkan kualitas. Indikasinya, meskipun anggaran pembangunan infrastruktur selalu meningkat, tapi secara riil masih banyak kita temui jalan-jalan umum provinsi yang rusak atau dalam kondisi tidak layak. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan ini, Fraksi PKB juga meminta Pemprov Jatim untuk bersinergi dengan pemerintah Kab/Kota dalam proses pelebaran jalan, terutama untuk jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi. Juga, Pemprov dapat berperan sebagai mediator antara pemerintah Kab/Kota dengan pemerintah pusat dalam proses pelebaran jalan yang berstatus sebagai jalan nasional. Pelebaran jalan di beberapa daerah sangat diperlukan karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di beberapa daerah sudah sangat pesat. Apabila tidak diantisipasi, penggunaan jalan akan overload yang menyebabkan kemacetan.
  16. Fraksi PKB mengusulkan agar diperhatikan juga pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur anti-bencana. Karena Indonesia (termasuk juga Jawa Timur) adalah wilayah rawan bencana gempa, tsunami, maupun letusan gunung berapi karena letak geografis kita yang berada di wilayah cincin api (ring fire) dunia. Maka, sudah saatnya pemerintah daerah tidak hanya bertindak kuratif ketika bencana datang, melainkan juga berpikir secara promotif-preventif dengan menyiapkan skema pencegahan potensi destruktif dari sebuah bencana alam. Termasuk juga langkah preventif terhadap daerah-daerah rawan bencana banjir di sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo maupun Brantas. Juga wilayah-wilayah rawan bencana lonsor di berbagai daerah lembah pegunungan di Jawa Timur.
  17. Terkait dengan pencegahan potensi bencana, F-PKB menilai alokasi anggaran untuk promotif dan preventif anti bencana (disaster reduction) masih kurang. Padahal sosialisasi kesadaran potensi bencana sangat penting bagi masyarakat. Termasuk promosi disaster reduction kepada siswa-siswi di sekolah yang selama ini belum berjalan optimal. Karena edukasi terhadap pelajar sekolah dalam menjaga ekosistem alam untuk pencegahan potensi bencana banjir, longsor, kekeringan dan sebagainya sangat urgen, terutama yang terkait dengan penanaman nilai kearifan lokal dalam menjaga lingkungan. Karena itu F-PKB menilai penambahan alokasi anggaran untuk aspek promotif dan preventif anti bencana sangat urgen.
  18. Ketersediaan air bersih di Jawa Timur masih kurang di 93 titik lokasi di seluruh Jawa Timur. Hal ini sangat mengkhawatirkan sebab satu titik sumber air bersih bisa dimanfaatkan untuk banyak keluarga. Namun dalam R-APBD tahun 2020 tidak alokasi anggaran untuk pembangunan 93 titik penyediaan air bersih tersebut. Pemerintah Jawa Timur hanya mengandalkan dana dari pos DAK APBN 2020 untuk melaksanakan program penyediaan sumber air bersih tersebut. Bagi Fraksi PKB semestinya Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran dalam APBD 2020 untuk program dimaksud.
  19. Fraksi PKB mengapresiasi keberhasilan Pemprov Jatim mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama Bidang Transportasi dari Kementerian Perhubungan karena dinilai mampu membangun dan menata transportasi publik dengan baik dari aspek adminsitratif, teknis dan operasional. Akan tetapi Fraksi PKB juga memberi catatan terkait masih banyak pekerjaan rumah bagi Dinas Perhubungan Jatim untuk menata lebih baik lagi sistem transportasi di Jawa Timur. Terutama sinergitas antar moda transportasi publik, penyediaan sarana transportasi publik yang layak, maupun penertiban penggunaan jalan raya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
  20. Fraksi PKB mengusulkan adanya penyeragaman alokasi anggaran antara sekolah swasta dan negeri. Terutama penyamaan perlakuan terhadap sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Kementerian Agama, seperti Madrasah Aliyah yang belum merasakan program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). Hal yang sama juga berlaku untuk pemberdayaan Madrasah Diniyah yang sejauh ini belum optimal karena anggaran pemberdayaan Madrasah Diniyah tidak cukup hanya dari APBD Provinsi Jawa Timur. Karena itu FPKB meminta Pemprov untuk mengupayakan penambahan alokasi anggaran pemberdayaan Madin dari pos Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBN. Kemudian, seandainya lembaga pendidikan tersebut berinduk pada lembaga pendidikan vertikal yang berpusat di Ibu Kota Negara, apakah berhak menerima dana hibah? Mengingat selama ini terdapat lembaga vertikal yang berada di Jawa Timur juga mendapatkan alokasi dana hibah. Mohon penjelasannya.
  21. Terkait sekolah Madrasah Aliyah (MA) dan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, Fraksi PKB meminta Pemprov Jatim untuk memperbaharui dan menyamakan data jumlah siswa maupun jumlah lembaganya di seluruh Jawa Timur. Basis data yang valid tersebut sangat penting karena terkait dengan rencana program pemberdayaan Madrasah dan Lembaga Diniyah di Jawa Timur.
  22. Maka dari itu, Fraksi PKB mendesak Gubernur agar mendukung pembahasan Raperda tentang Pesantren yang rencananya akan diusulkan Fraksi PKB melalui pemanfaatan Hak Inisiatif DPRD dalam penyusunan Raperda. Hal ini penting karena penyusunan Raperda tentang Pesantren merupakan perintah atributif dari UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Selain itu secara objektif, baik dari sisi filosofis dan sosiologis Jawa Timur membutuhkan adanya Raperda tentang Pesantren untuk mendukung eksistensi Pesantren yang telah banyak berkontribusi terhadap NKRI. Mohon tanggapan Gubernur.
  23. Fraksi PKB banyak menerima keluhan dari orang tua siswa SMA/SMK terkait dengan adanya pungutan dari sekolah terhadap siswa-siswinya. Padahal orang tua siwa-siswi tersebut merasa pendidikan SMA/SMK gratis seiring pelaksanaan program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). Terkait keluhan tersebut, Fraksi PKB berharap Pemprov Jatim membuat Standart Operating Prosedur (SOP) untuk pungutan tambahan bagi siswa SMA/SMK di Jawa Timur, agar para orang tua siswa dapat memahami kenapa masih ada pungutan di SMA/SMK, meskipun sudah ada program TisTas.
  24. Terkait program SMK Mini. Fraksi PKB ingin mengkonfirmasi tentang progress report dari program SMK mini tersebut. Terutama yang terkait dengan efektifitas dan outcame program itu. Hal ini penting karena Fraksi PKB menilai program itu perlu dilanjutkan seiring dengan disahkannya UU No. 18/2019 tentang Pesantren. Sehinga pendirian SMK Mini dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan SMK yang ada di pesantren. Hal tersebut selaras juga dengan program One Pesantren One Product (OPOP) yang digagas Gubernur Jawa Timur.
  25. Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif BPJS kesehatan untuk semua kelas. Perubahan tarif tersebut berimplikasi pada perubahan alur pelayanan seiring dengan pergeseran jenjang rujukan, sehingga berpotensi terjadi penumpukan pasien di Rumah Sakit tipe C mengingat pasien tidak bisa langsung dirujuk dari Pratama ke Rumah Sakit tipe A atau B. Terkait perubahan tersebut, bagaimana kesiapan Pemprov Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit pemerintah tipe C dalam menghadapi pergeseran alur rujukan BPJS. Apalagi selama ini masih banyak keluhan dari pasien yang merasa mendapatkan pelayanan medis kurang optimal saat menggunakan fasilitas BPJS kesehatan.
  26. Terkait dengan pembangunan sektor kesehatan, Fraksi PKB mendorong Pemprov Jatim untuk meningkatkan pendekatan promotif dan preventif dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat dibanding hanya fokus pada pendekatan kuratif. Karena itu Pemprov Jatim harus meningkatkan fungsi Puskesmas sebagai agen promotif dan preventif bagi kesehatan masyarakat. Hal ini penting karena selama ini masih muncul persepsi bahwa pusat kesehatan masyarakat adalah Posyandu. Padahal Posyandu hanya untuk segmen palayanan kesehatan ibu dan anak. Terkait dengan fungsi Posyandu, Fraksi PKB berharap agar Pemprov Jatim terus meningkatkan peran aktif Posyandu untuk melaksanakan peran promotif dan prefentif dalam mengatasi isu stunting.
  27. Terkait pembangunan sosial, Fraksi PKB menilai alokasi anggaran untuk penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih kurang memadai. Sebab ada kecenderungan masyarakat PMKS semakin meningkat. Selain itu, Fraksi PKB menilai dibutuhkan pembangunan shelter-shelter beserta fasilitas pelayanan yang memadai untuk menampung masyarakat PMKS, terutama perempuan atau anak-anak yang harus berhadapan dengan kasus hukum. Kasus anak-anak yang sedang berhadapan dengan kasus hukum membutuhkan penanganan intensif yang melibatkan aspek trauma healing dan rehabilitasi maupun rekondisi. Sehingga keberadaan shelter plus fasilitas pelayannya menjadi keniscayaan.
  28. Terkait program pengentasan kemiskinan, Fraksi PKB mengapresiasi capaian Pemprov Jatim untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur yang semakin positif dari tahun ke tahun. Namun Fraksi PKB ingin meminta penjelasan Gubernur, sejauh ini berapa jumlah anggaran yang sudah dialokasikan kepada lintas OPD dan lintas sektor untuk mengatasi kemiskinan tersebut? Serta melalui program apa saja kebijakan reduksi angka kemiskinan itu diimplementasikan? Hal ini penting agar kita punya ukuran keberhasilan dan menghindari duplikasi, baik dari sisi program yang kurang efektif maupun sasaran penerima program tersebut.


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment